Atasi Dampak Covid-19, Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar

TABLOIDBINTANG.COM - Presiden Jokowi menyampaikan Pemerintah telah menetapkan Virus Korona (Covid-19) sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. 

”Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB,” jelas Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang disampaikan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (31/3). 

Sesuai Undang-Undang, lanjut Presiden, PSBB ini ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan kepala daerah. ”Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut,” kata Presiden. 

Dengan terbitnya PP ini, menurut Presiden, semuanya jelas yakni para kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. ”Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai Undang-Undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” imbuh Presiden. 

Belajar pengalaman dari negara lain, lanjut Presiden, tapi Indonesia tidak bisa menirunya begitu saja, sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing.  

Inti kebijakan Pemerintah, lanjut Presiden, sangat jelas dan tegas yaitu kesehatan masyarakat adalah yang utama. ”Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran Covid-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli,” tambahnya. ”Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya,” jelasnya. 

Kepala Negara juga menjelaskan akan menyiapkan semua skenario dari yang ringan, dari yang moderat, sedang, maupun yang terburuk. ”Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal, sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan, tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak,” tambah Presiden. 

Menurut Presiden, PP dan Keppres-nya PSBB baru saja ditandatangani dan diharapkan  dokumen itu akan mulai efektif berjalan. 

Artikel ini diambil dari situs setkab.go.id.