Jokowi Perintahkan Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan dan HGU Perkebunan

TABLOIDBINTANG.COM - Untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam, izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. "Izin-izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," tegas Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis, 6 Januari 2022.

Kemarin pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba), karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. "Izin sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi.

Pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare, juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

Pembenahan dan penertiban izin ini bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut. "Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelas Jokowi.

Pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif (termasuk kelompok petani, pesantren, dll), yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman. "Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," tandas Jokowi.

Sumber: Presidenri.go.id.