Perjalanan Vaksinasi Berbayar Versi Mahfud MD, dari Ide Awal Hingga Akhirnya Dilarang Jokowi

TABLOIDBINTANG.COM - Setelah cuitannya tentang nonton sinetron Ikatan Cinta bikin heboh, kali ini Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal vaksinasi berbayar. Dia mengungkap ide muncul vaksinasi berbayar hingga menimbulkan reaksi keras penolakan masyarakat.

Ide vaksin berbayar disebut Mahfud MD muncul akibat ledakan covid varian Delta. Di saat pemerintah menggencarkan vaksinasi dengan ketersediaan vaksin yang cukup namun tenaga vaksinator menurut Mahfud MD tidak cukup.

"Terjadi antrean rakyat. Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," kicau Mahfud MD di akun Twitternya, Sabtu (17/7).

"Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri. Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah," sambungnya.

Penolakan keras muncul di tengah masyarakat. Menampung aspirasi itu kata Mahfud MD, Jokowi akhirnya melarang program vaksinasi berbayar. Hanya Mahfud tidak menjelaskan apa larangan tersebut juga berlaku bagi Kimia Farma yang diributkan akan melakukan pengadaan vaksin berbayar.

"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Cuitan Mahfud langsung mendapat respons netizen. Mereka di antaranya mempertanyakan pernyataan Mahfud yang menyebut vaksinator tidak cukup.

"Vaksinator ga cukup? disini vaksinator banyak, manfaatin alumni akademi perawat yg baru lulus. Malah di beberapa puskesmas stop vaksin krn dosisnya kehabisan. Sebenernya vaksinator banyak pak, di grup saya masih ada ratusan nakes nganggur. Tinggal stock vaksin + upah vaksinator," komentar pemilik akun @pe****.

"Prof Mahfud yg baik, jika vaksinasi dilaksanakan di tingkat RW dan sdh didata sebelumnya tidak akan terjadi antrian massal. Beberapa wilayah di DKI , Bekasi, Tangsel sdh melaksanakan dan tertib. Karena terjadwal maksimal 300 orang/ hari," saran pemilik akun @imel****.

(ind)