5 Pernyataan Kontroversial Prabowo Subianto Sepanjang 2018

Prabowo Subianto kerap melontarkan pernyataan bombastis dan kontroversial yang menuai kritik dari pelbagai pihak. Tak jarang pula, Capres nomor urut 2 itu menjadi bahan perundungan di media sosial. Tempo mencatat sejumlah pernyataan kontroversial Prabowo yang dilontarkannya sepanjang 2018.

1. Negara Bisa Punah

Pernyataan ihwal potensi negara punah ini disampaikan Prabowo dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Senin, 17 Desember 2018. Di hadapan belasan ribu kader dan simpatisan Partai Gerindra, Prabowo berujar Indonesia bisa punah jika dirinya dan Sandiaga Uno kalah dalam pemilihan presiden 2019.

Prabowo beralasan, dia merasakan adanya getaran besar dari masyarakat yang menginginkan perubahan. “Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah,” ucapnya.

TABLOIDBINTANG.COM - Prabowo menyebut rakyat juga menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sementara itu, lanjut dia, elite Indonesia selalu mengecewakan dan gagal menjalankan amanah rakyat.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ucapan Prabowo sebagai imajinasi belaka. Menurut Moeldoko, perubahan yang dihasilkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini terlihat jelas perkembangannya dan terekam rapi dalam laporan. “Jangan mengembangkan imajinasi, kita harus berorientasi kepada report,” ujar mantan Panglima TNI itu selepas menghadiri acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.

2. Mengomel ke Media dan Wartawan Soal Pemberitaan Reuni 212

Prabowo mengungkapkan kegeramannya terhadap media-media massa di Indonesia yang tak meliput reuni 212 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Ahad, 2 Desember lalu. Ia memprotes media yang tak menyebutkan massa yang hadir mencapai belasan juta. Dia tak terima dengan media yang memberitakan bahwa jumlah massa hanya belasan ribu.

“Hampir semua media tidak mau meliput sebelas juta lebih orang yang kumpul,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional ke-26 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Dia juga menuding media-media itu telah memanipulasi demokrasi. Tak cuma itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyerang wartawan. Prabowo mengatakan tak akan mengakui para jurnalis yang meliputnya lagi. Kepada para audiensnya, Prabowo bahkan meminta mereka untuk tak usah menghormati para wartawan lagi.

Koordinator Divisi Penelitian Lembaga Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remotivi, Muhammad Heychael, membantah omongan Prabowo. Kata Heychael, pemantauan Remotivi mencatat pemberitaan Reuni 212 oleh media-media di Indonesia. Stasiun televisi swasta nasional tetap menyiarkan acara itu, kendati tayangannya tak berlangsung seharian seperti yang dilakukan sebuah stasiun televisi swasta.

“Memang tidak semuanya seperti TV One yang bisa dibilang menyiarkan seharian,” kata Heychael kepada Tempo, Rabu, 5 Desember 2018. “Tapi apa pula mandatory stasiun televisi untuk menyiarkan seharian?”

Ihwal protes Prabowo yang menyoal reuni 212 tak jadi headline koran nasional, Heychael berujar redaksi memiliki pertimbangan dan bebas menentukan apa yang layak dimuat dan menjadi berita utama. Berikutnya, soal jumlah massa, Heychael berujar hal itu terus menjadi perdebatan sejak aksi 212 tahun 2016. “Justru aneh kalau wartawan yang harusnya bekerja berdasarkan fakta dipaksa untuk mengakui angka yang enggak masuk akal,” ujarnya.

3. Tampang Boyolali

Saat berbicara di depan kader Partai Gerindra dalam safari politiknya di Boyolali, Jawa Tengah, Prabowo menyinggung ketimpangan sosial antara desa dan kota. Dia lantas mencontohkan gedung perhotelan mewah, yakni Ritz-Carlton dan Waldoft Astoria. Menurut Prabowo, audiensnya bahkan kesulitan menyebutkan nama-nama hotel itu.

“Dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir, tampang kalian tampang tidak orang kaya, tampang kalian, tampang Boyolali, ini, betul,” kata Prabowo saat peresmian Kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 30 Oktober 2018.

Dari video yang beredar, audiens terdengar tertawa. Namun, ucapan Prabowo itu menuai polemik. Seorang pria bernama Dakun yang mengaku sebagai warga Boyolali melaporkan Prabowo ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Selain itu, massa menggelar demonstrasi pada Ahad, 14 November 2018. Mereka menggelar konvoi di jalan sambil membawa spanduk #SaveTampangBoyolali. Mereka memprotes pernyataan Prabowo yang dianggap merendahkan orang Boyolali. Prabowo akhirnya meminta maaf atas ketersinggungan publik karena ucapan ‘tampang Boyolali’ itu.

4. Indonesia Bubar 2030

Prabowo juga pernah mengemukakan ancaman Indonesia bisa bubar pada tahun 2030, mengutip pernyataannya dari buku fiksi berjudul GhostFleet. Pidato Prabowo yang disampaikan berapi-api itu direkam dalam sebuah potongan video yang diunggah oleh akun Facebook resmi Partai Gerindra. “Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.”

Prabowo mengklaim ucapannya itu bertujuan membuat seluruh pihak waspada dan tidak menganggap enteng persoalan. Sebab, ujarnya, sejak awal terbentuknya republik ini banyak yang iri dengan kekayaan alam Indonesia.

Menanggapi omongan Prabowo, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia harus optimistis menatap masa depan. Jokowi berpendapat pandangan optimistis itu akan memberikan sebuah harapan yang lebih baik kepada anak-anak muda Indonesia. “Sesulit apa pun hambatan yang ada harus ada rasa optimisme, rasa harapan lebih baik,” kata Jokowi seusai menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta Convention Center, Rabu, 21 Maret 2018.

5. Menganjurkan Terima Sembako dan Uang Suap

Prabowo menganjurkan para pendukungnya menerima uang dan sembako dari para calon kepala daerah. Anjuran ini disampaikan menjelang pemilihan kepala daerah 2018, melalui video yang diunggah di Facebook Prabowo pada Kamis, 21 Juni.

Prabowo beralasan, sembako atau uang suap itu pada dasarnya merupakan hak rakyat. Dia meyakini uang yang digunakan untuk menyuap itu merupakan uang haram yang berasal dari rakyat Indonesia pula.

Kendati menganjurkan masyarakat menerima suap, Prabowo mengimbau mereka tak terpengaruh dalam memilih kandidat. Prabowo mengklaim, dia dan Partai Gerindra tak bisa menyuap lantaran tak punya uang.

Anjuran ini menuai kritik. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menyebut ucapan Prabowo itu tidak pas dan tak mencerdaskan. “Apalagi ada aturan yang tidak memperbolehkan, bahkan bisa dikenai sanksi pidana,” kata Sunanto di kantor Kode Inisiatif, Jakarta Selatan, Ahad, 24 Juni 2018.

Sunanto menilai anjuran itu bisa merusak tatanan dan nilai pemilu bersih dari politik uang yang tengah diupayakan. Undang-undang terkait pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum juga jelas melarang praktik itu.

Anjuran senada terkait pemilihan umum juga disampaikan Prabowo saat berbicara di acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Senin, 17 Desember lalu. “Kita sampaikan ke rakyat kalau dikasih uang terima uang itu, terima uang itu karena itu uang rakyat sendiri. Kalau sudah terima uang silakan coblos sesuai hati nurani masing-masing,” kata Prabowo.

TEMPO.CO