Anies Baswedan Sindir Kebijakan Ahok Soal Sepeda Motor

TEMPO | 29 Maret 2019 | 08:30 WIB

TABLOIDBINTANG.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir kebijakan pemerintah sebelumnya tentang larangan sepeda motor melintas di Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin. 

Menurut Anies Baswedan, pada masa pemerintahannya aturan itu dicabut agar tercipta pertumbuhan yang berkualitas. "Kualitasnya ditentukan siapa saja yang merasakan pertumbuhan," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.

Anies Baswedan menganggap, pertumbuhan berkualitas bakal terealisasi di Jakarta bila penggunaan fasilitas pemerintah digunakan secara merata oleh masyarakat. Maksudnya adalah semua orang dapat merasakan hasil pembangunan di Ibu Kota.

Baca Juga : Pamitan, Gubernur Anies Baswedan Mengucapkan Terima Kasih pada Warga Jakarta
Baca Juga : Catatan Menarik dari Hunian Terjangkau Alaspadu Yang Diinisiasi Gubernur Anies Baswedan
Baca Juga : Pemprov DKI Abadikan Tokoh Betawi Sebagai Nama Jalan, Ada Tino Sidin Sampai Mpok Nori

Contohnya seperti pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin. Anies mencabut kebijakan itu karena dinilai tidak adil. Lagipula, kata dia, per hari terdapat 480 ribu pengantaran ojek online ke Jalan Sudirman. "Kenapa dibuka, karena kita ingin pertumbuhan berkualitas, merata," ucap Anies Baswedan.

Pada masa pemerintah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan Pergub itu, sepeda motor dilarang melintas di Jalan Sudirman-Thamrin. Larangan ini terkait dengan rencana pemerintah menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Belakangan kebijakan tentang larangan sepeda motor itu digugat ke pengadilan. Mahkamah Agung kemudian membatalkannya lewat putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017. Sejak pembatalan oleh MA, sepeda motor dapat melintas lagi di Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan M.H. Thamrin.

TEMPO.CO

Penulis : TEMPO
Editor : TEMPO