Pemikiran Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin Diabadikan Dalam Buku

TABLOIDBINTANG.COM - Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, K.H. Ma’ruf Amin menuangkan pemikiran di bidang ekonomi.

Pemikiran Ma’ruf Amin dituangkan dalam buku bertajuk Asia’s New Tiger Economy The Ma’ruf Amin Way yang menyita perhatian publik. Buku ini ditulis Anwar Abbas dan Sahala Panggabean. Baru dirilis, buku ini mendapat apresiasi positif. Duo penulis Anwar Abbas dan Sahala Panggabean dinilai berhasil mengintegrasikan tiga hal penting, yaitu sistem ekonomi Pancasila, kondisi ekonomi kekinian, dan pemikiran ekonomi KH. Ma'ruf Amin.

Pemikiran Ma’ruf Amin di buku ini menandai bahwa ekonomi harus berdasarkan keadilan, kerakyatan, dan kedaulatan. Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024 K.H. Ma'ruf Amin pun mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil akan diprioritaskannya selama mendampingi Presiden Joko Widodo. Pemikiran ekonomi kerakyatan, kata Maaruf Amin, sejalan dengan program kerja pemerintah dalam periode kedua Presiden Joko Widodo.

“Keberpihakan terhadap kelompok ekonomi kecil akan menjadi fokus utama kami. Itu sebagai antitesis ekonomi yang condong kapitalistik. Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada orang kaya tapi harus terdistribusi kepada seluruh komponen rakyat,” beri tahu Ma'ruf Amin usai peluncuran buku di Jakarta, baru-baru ini. Ia menambahkan, “Dulu yang diharapkan meningkatkan kemajuan ekonomi itu konglomerat. Diharapkan akan menetes ke lingkungan sekitar. Tenyata tidak netes-netes ke sektor masyarakat ekonomi lemah,” imbuhnya.

K.H Ma'ruf Amin menyebut pemerintah saat ini meletakkan dasar pembangunan yang kian mengangkat kelompok ekonomi bawah melalui pembangunan infrastruktur secara masif. Ia optomistis pembangunan infrastruktur mampu menekan kesenjangan ekonomi yang ada. Sahala Panggabean menambahkan, “Pola bangun ekonomi yang tepat untuk rakyat Indonesia adalah koperasi. Dalam buku The Ma'ruf Amin Way, pada 2020 Indonesia menghadapi pertumbuhan besar kelas menengah, milenial dan urban.”