Polemik PSN PIK 2 Mulai Reda, Alim Ulama Sebut Banyak Manfaatnya

TABLOIDBINTANG.COM - Polemik mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) mereda setelah sejumlah alim ulama dari Banten dan Jakarta melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek dan memperoleh penjelasan mendalam dari pihak pengelola PSN PIK 2. Kunjungan ini difasilitasi oleh Barisan Ksatria Nusantara (BKN), yang memediasi agar para alim ulama dapat memahami secara langsung bagaimana proyek ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

Menurut Ketua Umum BKN, Muhammad Rofii Mukhlis, yang akrab disapa Cak Rofii, setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pengelola PSN PIK 2, alim ulama dari Banten dan Jakarta akhirnya menyadari bahwa proyek ini memiliki banyak manfaat. "Setelah datang langsung ke PSN PIK 2 dan mendapatkan penjelasan dari pengelola, alim ulama dari Banten dan Jakarta baru mengetahui dan paham bahwa PSN PIK 2 mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, dan juga masyarakat luas," jelas Cak Rofi`i dalam siaran persnya.

Cak Rofii juga menambahkan bahwa banyak ulama yang kemudian meminta agar rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tentang PSN PIK 2 segera dicabut. Hal ini disebabkan oleh dugaan bahwa data yang digunakan dalam rekomendasi tersebut tidak valid karena tidak sesuai dengan master plan PSN PIK 2 dan fakta yang ada di lapangan.

Tak hanya itu, pertemuan lanjutan juga diadakan sehari setelah kunjungan alim ulama tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah alim ulama se-Banten dan mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, yang turut serta dalam tabayyun atau klarifikasi terkait polemik PSN PIK 2. "Dari pertemuan tersebut, alim ulama se-Banten juga akhirnya mengetahui dan memahami bahwa PSN PIK 2 mendatangkan mashlahat bagi semua pihak bahkan bagi lingkungan hidup di kawasan tersebut sehingga PSN PIK 2 harus terus dilanjutkan," ujar Cak Rofii.

Cak Rofii menyayangkan jika masih ada pihak yang menolak keberadaan PSN PIK 2, apalagi jika mengeklaim penolakan tersebut mewakili warga Banten. Menurutnya, hal ini hanya akan menimbulkan perpecahan di antara warga Banten yang belum mendapatkan informasi yang benar terkait proyek tersebut. "Itu sama saja mengadu domba sesama warga Banten yang belum mengetahui PSN PIK 2 secara benar dan juga mengadu domba warga Banten dengan alim ulama-nya," tandas Cak Rofii.

Lebih jauh lagi, BKN tidak segan-segan untuk menindak tegas pihak yang menyebarkan informasi hoax atau ujaran kebencian bermuatan SARA terkait proyek PSN PIK 2 ini. Cak Rofii juga menegaskan kembali permintaannya kepada MUI Pusat untuk segera mencabut rekomendasi yang telah dikeluarkan mengenai PSN PIK 2. "BKN tidak segan-segan untuk mempidanakan siapapun yang memberikan pernyataan hoax, bohong dan ujaran kebencian bermuatan SARA di persoalan PSN PIK 2 ini," ungkapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan rekomendasi yang meminta pemerintah untuk mencabut status PSN pada proyek Pantai Indah Kapuk 2. Rekomendasi ini dikeluarkan pada Taujihad Mukernas IV MUI yang berlangsung di Jakarta pada 17-19 Desember 2024. MUI beralasan bahwa proyek ini lebih mendatangkan mudarat daripada manfaat.

Namun, sejumlah pihak yang mempertanyakan kevalidan data yang digunakan dalam rekomendasi tersebut, karena hanya mengandalkan informasi dari satu pihak yang menentang proyek tersebut tanpa melakukan klarifikasi atau tabayyun ke pihak pengelola PSN PIK 2.

Dengan adanya penjelasan dari berbagai pihak, terutama alim ulama yang telah mengunjungi langsung kawasan PSN PIK 2, diharapkan polemik ini dapat segera mereda dan proyek ini dapat terus berjalan dengan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.