Yusril Ihza Mahendra Ungkap Isi Draf Aliansi yang Tak Direspons Prabowo
TABLOIDBINTANG.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, membeberkan adanya rancangan atau draf aliansi yang diajukan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Yusril mengatakan rancangan itu disusun di rumah ulama GNPF Abdul Rasyid Syafii.
Draf itu, kata Yusril, juga disusun setelah dia meminta Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban, dan Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noer, menemui pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, di Mekkah.
Setelah disusun, menurut Yusril, draf itu diserahkan oleh juru bicara FPI Munarman kepada Prabowo pada 13 Oktober lalu. "Tapi sampai hari ini juga tidak ada respons dari beliau, jadi ya sudahlah mau apalagi," kata dia pada Kamis, 8 November 2018.
Draf itu selesai disusun pada 11 Oktober 2018. Di bagian akhir rancangan, enam ketua umum partai sedianya menandatangani draft tersebut. Enam ketum partai yang dimaksud adalah Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Yusril, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak pernah mengetahui adanya rancangan kerja sama antara koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga dan PBB. Muzani juga mengklaim tak pernah mendengar ihwal draf kerja sama yang sebelumnya disebut-sebut Yusril.
"Saya enggak pernah baca, enggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril dan dari PBB," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.
Cawapres Sandiaga Uno juga tak menjawab jelas saat ditanya ihwal keberadaan draf tersebut. Dia hanya berujar telah menghormati keputusan Yusril menjadi pengacara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. "Kami fokusnya di ekonomi," ujarnya.
Berikut draf aliansi yang salinannya diberikan Yusril kepada Tempo pada Kamis sore, 8 November 2018.
Draft Naskah
ALIANSI PARTAI POLITIK KEUMMATAN
DALAM RANGKA PEMENANGAN
PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019
Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam mewujudkan pembangunan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah kondisi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan antar warga dan praktek korupsi yang merajelela saat ini sebagai akibat ketidakefektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligark di bidang politik dan ekonomi.
Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Dengan pergeseran poros kekuasaan dari Barat ke Asia, Indonesia dipandang memiliki posisi dan peran strategis dalam menuju Negara Sejahtera. Namun peluang dan potensi ini bisa terlepas dan bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ketika Indonesia masih dikelola dengan sistem kroni. Mengingat kronisme selain mengganggu sistem perekonomian, juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan
Sebagai tonggak penting dalam mewujudkan kemaslahatan ummat, Pemilihan Umum 2019 tidak semata ditandai dengan kemenangan dalam pemilihan presiden, melainkan juga mutlak disertai dengan kemenangan dalam pemilihan legislative. Sehingga dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang effektif karena didukung oleh kekuatan politik di parlemen dalam penentuan kebijakan di bidang perundangan dan anggaran. Sebaliknya tanpa kemenangan atau minimal wakil dari partai politik di parlemen, maka kemenagan dalam Pemilihan Presiden kelak tidak dapat menjamin agenda yang diusung partai politik pendukung dapat diwujudkan.
Untuk itu, Aliansi Partai Politik Keummatan yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya serta Partai Demokrat Pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bersepakat untuk membangun kerjasama yang mengikat dalam memenangkan pemilihan legislative 2019 dalam bentuk dan kegiatan sebagai berikut :
Bahwa dalam sistem perhitungan suara pemilihan legislatif yang cenderung menguntungkan partai politik besar, maka ALIANSI memandang penting untuk membantu setiap partai politik mendapatkan suara minimal sebesar 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen (parlimantary threshold) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 415 UU Pemilu.
Bahwa untuk menghindari terjadinya saling gesekan dan bahkan konflik diantara calon legislatif dari partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam memperebutkan suara di daerah pemilihan, maka ALIANSI memandang penting untuk perlunya dilakukan pemetaan potensi perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan. Dengan pemetaan ini, diharapkan dapat diketahui secara lebih mikro berapa jumlah wakil legislatif yang dapat diraih partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan dari partai apa saja. Sehingga dapat dibangun langkah-langkah untuk memperluas ceruk suara pada daerah pemilihan yang potensi suaranya terbatas
Bahwa sangat disadari untuk meningkatkan suara dihadapkan pada kondisi pemilih yang sebagian belum terdidik terutama di pedesaan sehingga mudah dipengaruhi oleh politik uang. Untuk itu ALIANSI memandang perlunya kerjasama antar partai dalam meningkatkan pendidikan politik bagi relawan di tingkat komunitas. Sehingga dapat membangun organisasi kader yang memiliki militansi dalam sikap, cerdas dalam berfikir dan argumentatif dalam berdebat. Keberadaan kader sangat penting sebagai baris depan (front line) dalam menyadarkan dan mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihannya
Bahwa mempertimbangkan jumlah TPS sebanyak 801.839 unit dan tersebar luas dengan kondisi geografis yang sebagian sulit serta terbatas akses transportasi, maka ALIANSI memandang penting dilakukan kerjasama dalam penggalangan relawan sebagai saksi di tingkat TPS secara nasional. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pencoblosan ataupun praktek manipulasi serta politik uang di tingkat TPS.
Bahwa dalam mengurangi praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik untuk presiden dan legislative terutama dalam perhitungan suara oleh KPU mulai dari tingkat TPS hingga nasional, ALIANSI memandang penting dilakukannya pengembangan sistem data perhitungan suara (cyber) berbasis keamanan (security) di tingkat nasional sebagai bagian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk pengambilan suara dari calon presiden dan legislatif yang didukung oleh 6 partai anggota ALIANSI.
Jakarta, 11 Oktober 2018
