Kasus Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung Batal Diperiksa Hari Ini
TABLOIDBINTANG.COM - Dalam pemeriksaan kasus berita bohong atau hoax Ratna Sarumpaet yang dijadwalkan berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hari ini, akademisi Rocky Gerung tak hadir. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan informasi ketidakhadiran Rocky Gerung diperolehnya lewat kuasa hukumnya.
Rocky Gerung batal diperiksa hari ini lataran ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Namun, Argo tidak menyebutkan kegiatan Rocky Gerung. Ia meminta penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya."Nanti penyidik akan jadwalkan ulang," tutur Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
Hari ini polisi memeriksa Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S. Deyang. "Yang bersangkutan sudah datang sejak jam 11.00 tadi untuk dimintai keterangan," kata Argo.
Pemeriksaan keduanya, kata Argo, dilakukan dalam rangka melengkapi berkas kasus Ratna Sarumpaet yang sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polisi berencana menggali ihwal alur penyebaran foto wajah Ratna Sarumpaet yang bengep.
Nirwan Nawawi, Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan, berkas Ratna Sarumpaet yang diberikan polisi tidak lengkap. "Masih ada kekurangan syarat formil dan materiil yang perlu dilengkapi oleh pihak penyidik," kata Nirwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 22 November 2018.
Kejati DKI, kata Nirwan, mengembalikan berkas itu pada 22 November 2018. Itu artinya, penyidik perlu melengkapi berkas terlebih dulu untuk dikirimkan lagi ke kejaksaan. Polisi melimpahkan berkas Ratna Sarumpaet pada 8 November 2018. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan lebih dari satu bulan sebelum pemberkasan rampung.
Aktivis dan seniman Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka pembuat dan penyebar berita bohong atau hoax penganiayaan yang dialaminya di Bandung pada awal Oktober 2018. Pengakuan sudah disampaikan setelah polisi mengungkap sejumlah kejanggalan. Kepolisian menjerat Ratna Sarumpaet dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
