Indonesia Amankan Penyediaan Vaksin Hingga 20% dari Populasi
TABLOIDBINTANG.COM - Diwakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pemerintah Indonesia telah menandatangani formulir permintaan vaksin bagian B (Vaccine Request Form Part B) untuk melengkapi formulir permintaan COVAX Facility. Penandatanganan dilakukan secara virtual sebagai bukti komitmen Indonesia bergabung dalam GAVI COVAX Facility dan terus berupaya menjamin ketersediaan vaksin.
Indonesia salah satu negara AMC92 (Advance Market Commitment) dalam COVAX Facility yang berkesempatan mendapatkan vaksin dengan subsidi penuh (gratis) untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi 20% dari total populasi, yaitu sekitar 54 juta orang. Pengiriman vaksin COVAX Facility akan dilakukan secara bertahap ,yaitu 3% pada kuartal pertama tahun 2021 dan secara proporsional kepada negara AMC92. Sampai saat ini, terdapat 17 portofolio kandidat vaksin dalam COVAX Facility, di mana 8 diantaranya dalam tahap uji klinis pada manusia, termasuk vaksin AstraZaneca, Moderna, dan Novavax.
"Kita sudah memiliki komitmen yang pasti 125 juta dosis dari Sinovac, 50 juta dosis dari AstraZeneca, 50 juta dosis dari Novavac sehingga ada total 225 juta dosis vaksin COVID-19 yang pasti. Melalui penandatanganan form B dari COVAX Facility tersebut, kita dapat memperoleh akses hingga maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari GAVI. Ini berita baik untuk seluruh masyarakat Indonesia," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa Covid-19 adalah tantangan yang tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga dari sisi perekonomian sehingga upaya mengatasi merupakan upaya bersama.
Menkeu mengatakan, estimasi belanja yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksin dan program vaksinasi hingga sampai kepada masyarakat diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp. 73 triliun. Adanya vaksin dari COVAX ini tentu akan banyak membantu dari kebutuhan anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan program vaksinasi. "Kami akan memberikan prioritas tertinggi bagi anggaran penyediaan vaksin dan untuk mendukung program vaksinasi. Sudah disediakan dalam APBN 2021 dan akan tetap dilakukan di dalam realokasi anggaran agar keseluruhan kebutuhan program vaksinasi dan pengadaan vaksin dapat terpenuhi," kata Menkeu Sri Mulyani.
Artikel ini diambil dari laman kemkes.go.id Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
