Payung Hukum Jelas, Jokowi Minta Investor Tak Ragu Tanam Modal di IKN

TABLOIDBINTANG.COM - Pemindahan ibu kota ke Nusantara merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru, begitu disampaikan Presiden Jokowi. Sebagai negara besar, tambahnya, Indonesia harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa. "Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju," ujar Presiden dalam sambutannya pada kegiatan bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2022.

Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para investor untuk turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia. "Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, bukan hanya pemerintah yang bergerak karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20 persen dari bujet yang ada. Delapan puluh persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi," lanjutnya.

Presiden Jokowi mempersilakan para investor untuk memilih menanamkan modalnya di sektor manapun. Hal tersebut, kata Presiden, merupakan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. "Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silakan," tambahnya.

Jokowi menuturkan bahwa pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Presiden meminta para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di IKN. "Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih kurang yakin, nanti sampaikan. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," kata Presiden.

Acara ini turut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susanto. Juga Ketua Umum Kadin Arsjad Rasyid, Dewan Penasihat IKN Tony Blair, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sumber: presdienri.go.id