Menguat, Peran Perempuan di Era Ekonomi Digital Pasca-Pandemi Covid-19
TABLOIDBINTANG.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, menyebut pemberdayaan perempuan melalui ekonomi digital dan inklusi keuangan penting untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Indonesia negara anggota ASEAN dengan jumlah populasi terbanyak, hampir setengahnya adalah perempuan. Dari jumlah itu, 54 persen di antaranya berusia produktif. Ini terungkap dalam webinar “Road to ASEAN Ministerial Meeting on Women: ‘Women’s Participation in the Digital Economy” yang digelar Kementerian PPPA dan MicroSave Consulting (MSC).
“Data menunjukkan 54 persen wirausaha mikro yang dimiliki perempuan pakai internet, dibandingkan dengan 39 persen wirausaha mikro yang dimiliki laki-laki. Dalam hal literasi finansial, ada tren positif di mana terjadi peningkatan kepemilikan akun yang setara yaitu 6 persen antara perempuan dan laki-laki,” kata Bintang. Pihaknya serius melakukan upaya berkelanjutan meningkatkan peran perempuan di sektor ekonomi. Salah satunya lewat program prioritas arahan Presiden Joko Widodo yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.
Karenanya, Kementerian PPPA RI menjalankan beberapa strategi, yaitu menetapkan gender sebagai isu sentral dalam Strategi Nasional Inklusi Finansial, berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk akademisi untuk memfasilitasi pelatihan wirausaha yang sensitif gender serta pendampingan usaha. Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, berpendapat jika perempuan diberi akses setara khususnya dalam ekonomi digital dan akses finansial, maka kesejahteraan ekonomi meningkat dan menghindarkan keluarga dari kemiskinan.
“Untuk itu, sinergi, kolaborasi seluruh pihak, serta bekerja sama dengan berbagai negara, sangat penting dilakukan untuk memastikan perkonomian digital dapat diakses perempuan, khususnya di Indonesia. Ini demi menciptakan kesetaraan gender dan inklusi finansial,” ulas Sri Mulyani. Di pengujung webinar, Country Director MSC, Grace Retnowati menyimpulkan lemahnya inklusivitas gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan pascapandemi makin mengasingkan peran perempuan dalam pemulihan ekonomi.
“Pembuat kebijakan di ASEAN perlu memastikan suara perempuan terwakili dengan baik dalam perumusan program kebijakan atau kerangka hukum yang baru di masa mendatang. Kesenjangan digital berbasis gender harus diperhitungkan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan, dengan turut memerhatikan kepentingan dan keselamatan perempuan pengusaha, perempuan pekerja di sektor informal, perempuan pekerja gig economy yang perannya makin signifikan dalam perekonomian digital,” urai Grace.
